KAPUAS HULU – Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu sebagai Penanggung Jawab (PJ) Swasembada Pangan di tiga kabupaten yang ada di Kalimantan Barat, antara lain Kapuas Hulu, Kubu Raya dan Singkawang, kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional. 

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Evaluasi Brigade Pangan 2024, Pembentukan Brigade Pangan 2025, pelaksanaan OPLAH 2025 dan Penandatanganan Pakta Integritas di Aula Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu, Kamis (11/09/2025).

Rakor dibuka oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu, Hiasintus Gunung Agung, yang menegaskan pentingnya langkah nyata lintas sektor

“Ketahanan pangan adalah isu strategis. Brigade Pangan kita bentuk untuk menjadi garda terdepan dalam mendukung ketersediaan, distribusi, dan kemandirian pangan,” ujarnya.

Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala BBPP Batu Roby Darmawan beserta tim, jajaran Dandim 1206 Putussibau, koordinator BPP, manajer dan pengelola Brigade Pangan, Mantri Tani, penyuluh, petugas pendamping Brigade Pangan Kabupaten Kapuas Hulu serta para kepala bidang di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan.

Dalam diskusi terungkap sejumlah capaian positif Brigade Pangan 2024, mulai dari pendampingan petani, konsolidasi lahan, hingga peningkatan produksi awal. Namun, berbagai kendala di lapangan masih menjadi perhatian, seperti pemanfaatan alsintan yang belum optimal, keterlambatan tanam, dan lahan yang tidak dapat diolah. Berbagai masukan dari para penyuluh, Babinsa, dan petani pada kegiatan rakor ini akan menjadi pijakan untuk perbaikan kinerja tahun 2025.

Tahun ini, struktur baru Brigade Pangan dibentuk sesuai Kepmentan No.109/2025 dengan empat divisi utama, yaitu Produksi; Alsintan; Panen, Pengolahan, Pemasaran dan Hilirisasi serta Keuangan & Umum. Seluruh penyuluh dan Babinsa juga menandatangani Pakta Integritas sebagai komitmen pencapaian target Luas Tambah Tanam (LTT) dan akuntabilitas program Swasembada Pangan 2025.

Kepala BBPP Batu diwakili oleh Kepala Bagian Umum, Sjaifurahman, menegaskan bahwa Program OPLAH 2025 akan dilaksanakan dengan pengawalan ketat. 

“Skema konsolidasi lahan minimal 150 - 200 hektare dengan target produktivitas 5 ton/Ha harus benar-benar terwujud. Kuncinya ada pada pendampingan intensif dan komitmen bersama,” ujarnya.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dalam berbagai kesempatan selalu menekankan pentingnya program OPLAH sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional. 

“Kita harus terus berupaya keras untuk mengoptimalkan lahan tidur dan meningkatkan produktivitas pertanian kita. Program OPLAH adalah kunci untuk mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan. Peran aktif semua pihak, dari pusat hingga daerah, mutlak diperlukan untuk memastikan setiap hektar lahan dapat termanfaatkan secara optimal,” tegas Mentan Amran.

Sementara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti menambahkan bahwa peningkatan kapasitas SDM pertanian, termasuk PPL dan BP, adalah prioritas dalam mendukung Program OPLAH. 

“PPL dan BP adalah garda terdepan dalam implementasi Program OPLAH di lapangan. Kami berkomitmen membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan terbaik agar dapat mendampingi petani secara efektif. Supervisi semacam ini sangat vital untuk mengukur sejauh mana program pelatihan berdampak positif dan menemukan area perbaikan,” jelasnya.

Dengan sinergi lintas sektor dan komitmen semua pihak, Kapuas Hulu dan wilayah binaan lainnya di Kalimantan Barat diharapkan mampu menjadi motor penggerak kedaulatan pangan, sekaligus memberi kontribusi nyata bagi swasembada pangan Indonesia.