Selamat Datang UU P3

Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU P3) ini lahir setelah DPR RI dalam Sidang Paripurna mengesahkan Rancangan UU yang sudah digagas selama 9 tahun lalu tersebut menjadi UU pada tanggal 9 Juli 2013. Usai pengesahannya, Menteri Pertanian, Suswono mengatakan dengan UU ini kehidupan petani akan lebih baik. Pembahasan RUU Perlindungan Petani ini sempat tertunda satu periode kerja DPR RI. Saat itu pada tanggal 1 Februari 2005, DPR RI mengeluarkan keputusan No. 01/DPR RI/III/2004-2005 tentang persetujuan penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2005-2009. Dalam Prolegnas tersebut, duetapkan 284 prioritas RUU untuk digarap selama 5 tahun. Rancangan undang-undang perlindungan petani berada di urutan No. 229 Prolegnas tersebut. Namun hngga akhir masa kerja DPR RI periode 2004-2009, ternyata RUU Perlindungan Petani tidak dibahas. Atas desakan masyarakat pembahasan RUU Perlindungan Petani bisa masuk menjadi prioritas legislasi DPR RI periode 2009-2014.

Ketua Panja RUU, Herman Khaeron mengatakan UU ini melindungi usaha tani dari fluktuasi harga dan ekonomi biaya tinggi. Baik pemerintah mauopun pemerintah daerah bertanggungjawab untuk penyediaan sarana pertanian, Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memerintahkan BUMN untuk membentuk unit khusus bagi kemudahan layanan pembiayaan petani. Parlemen juga meminta kepada pemerintah untuk segera mensosialisasikan UU P3 beserta peraturan menteri.

Dalam UU P3 ini juga terdapat pasal-pasal yang mejamin  kepemilikan lahan dengan luasan tertentu bagi petani. Pada pasal 58 ayat disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan luasan lahan kepada petani dengan memberikan kemudahan untuk memperoleh tanah negara yang diperuntukkan untuk kawasan pertanian 2 hektar tanah per petani.

Terkait dengan pidana bagi petani yang mengalihfungsikan lahannya untuk non pertanian di UU P3 ini sebelumnya sejumlah anggota dewan memprotes, Namun akhirnya mereka sepakat bahwa hal tersebut hanya mencakup lahan hasil konsolidasi yang diberikan negara kepada petani. Pada UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan telah menetapkan pidana bagi perseorangan yang mengalihkan lahan, berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda satu miliar rupiah. Bila aparat pemerintah yang melakukan  maka penjara dan dendanya lebih lama dan lebih besar.

Sumber : Sintani, 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *