Kegiatan dan Kinerja

Laporan Tahunan

Laporan Tahunan merupakan laporan yang disusun oleh BBPP Batu yang bertujuan untuk memberikan data dan informasi pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran. Laporan ini juga berfungsi sebagai bahan evaluasi capaian kinerja untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang. Selain itu, laporan ini juga sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban atas kinerja BBPP Batu selama satu tahun yang merujuk pada visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi BBPP Batu.

Rencana Kinerja Tahunan

RKT merupakan penjabaran atau turunan dari dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis (Renstra). RKT merupakan penjelasan rinci dari form RKT sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. RKT juga merupakan gambaran kegiatan-kegiatan dan output-output BBPP Ketindan yang akan dilaksanakan dan dicapai pada satu tahun anggaran sebagai dasar penetapan Pagu Anggaran dalam penyusunan RKA-KL BBPP Batu. RKT disusun untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Berikut adalah RKT BBPP Batu :

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan BBPP Batu. Berikut adalah DIPA BBPP Batu :

Informasi Layanan Publik

SOP Kunjungan

Pengadaan Barang dan Jasa

dapat diakses pada sirup.lkpp.go.id

Laporan Akses Informasi Publik

Renstra

Renstra BBPP Batu adalah kepanjangan dari dari Rencana Strategi, yang biasanya di bentuk dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak di capai dalam kurun waktu tertentu sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Intansi/Lembaga, disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategik BBPP Batu.

LAKIP/LAKIN

Dengan terbitnya Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pemerintah menindaklanjuti dengan menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.Inpres tersebut mewajibkan kepada setiap Instansi Pemerintah mulai dari Pejabat Eselon IV, III, dan II mandiri keatas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan penggunaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan stratejik yang telah dirumuskan sebelumnya.

Akuntabilitas merupakan salah satu komponen dari prinsip “Good Governance“ yang merupakan persyaratan bagi setiap unit kerja pemerintahan dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. Sejalan dengan itu, penyusunan LAKIP BBPP Batu dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Kepala BBPP Batu kepada semua pihak yang berkepentingan.

Sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Penilaian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, istilah pelaporannya dari semula Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berubah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN).

Berikut ini adalah LAKIP/LAKIN BBPP Batu:

Daftar Peraturan Kebijakan

SK 2019

Zona Integritas

Rencana Kerja Zona Integritas BBPP Batu Tahun 2021