Penguatan Gerakan Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani) dilakukan Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) sampai tanggal 19 Agustus 2020 sudah terkoneksi dengan Agricultural War Room (AWR) sebanyak 2.000 BPP Kostratani.
- Kementan Dukung Agropreneur Muda Tingkatkan Pembangunan Ekosistem Sapi Perah
- Mentan Cek Pompanisasi di Merauke, Targetkan Pertanian Modern
- Hari Pertama Kerja, Mentan Tancap Gas Cetak Sawah 500 ribu Ha di Merauke
- Tingkatkan Kompetensi Kelembagaan P4S, Kementan RI Lakukan Klasifikasi dan Reklasifikasi
- Tingkatkan Kompetensi Kelembagaan P4S, Kementan Lakukan Klasifikasi dan Reklasifikasi
Keseriusan untuk membenahi BPP terus digulirkan, hal ini dibuktikan dengan penambahan target tambahan BPP yang harus terkoneksi ke AWR, hingga 31 Agustus 2020 wajib ditambah lagi minimal 1.000 BPP dengan sebaran Pusat penyuluhan pertanian (Pusluhtan) 600 BPP, Pusat Pendidikan Pertanian (Pusdiktan) 200 BPP dan Pusat Pelatihan Pertanian (Puslatan) sebanyak 200 BPP.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Prof. Dedi Nursyamsi mengatakan, kemajuan sektor pertanian dalam revolusi industri 4.0 tidak terlepas dari peran BPP. “Oleh karena itu BPP harus diperkuat dengan prasarana sarana pendukung agar dapat mempercepat pelayanan berbasis teknologi dan teknologi informasi,” kata Dedi.
Lebih lanjut Dedi mengatakan revolusi sektor pertanian antara lain harus mengupayakan dalam usaha agribisnis menguntungkan, ramah lingkungan dan efisien. Penggunaan basis data, peningkatan kemampuan pengumpulan dan pertukaran data dari jarak jauh. Peningkatan provitas. Dan peralatan canggih (robot, sensor suhu, citra satelit, GPS).
Untuk itu, pendampingan dan pengawalan program pembangunan pertanian di Kecamatan oleh BPP kostratani harus dilakukan, dengan harapan agar penyelenggaraan penyuluhan pertanian dapat berjalan efektif dan efisien, petani sebagai pengguna utama dalam pembangunan pertanian dapat meningkat kesejahteraannya.
Sebagai Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di kecamatan, BPP mempunyai tugas dan fungsi yang tidak mungkin dikerjakan lembaga lain ditingkat kecamatan. Demikian pungkas Dedi Nursyamsi.
Arah kebijakan Kepala BPPSDMP terkait dengan target tambahan BPP yang harus ditransformasi ke BPP Kostratani. Puslatan yang di wajibkan memberi konstribusi sebanyak 200 BPP segera membagi tugas berdasarkan wilayah ke maing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan tetap mengacu pada jarak tempuh yang terdekat dengan lokasi UPT.
Berkaitan dengan target tambahan BPP Kostratani Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu Dr. Wasis Sarjono, S.Pt, M.Si, mengatakan bahwa BBPP Batu salah satu UPT tentu saja harus mendukung penuh kebijakan tersebut. Tidak kurang dari 236 BPP yang tersebar di diprovinsi Jawa Timur belum terkoneksi dengan AWR. Tentu ini pekerjaan yang harus segera diselesaikan, dan perlu koordinasi dengan berbagai pihak agar tidak tumpang tindih.
