Pentingnya Pengembangan Difusi Inovasi Pertanian Berdasarkan Keunggulan Kompetitif Daerah

Pentingnya Pengembangan Difusi Inovasi Pertanian Berdasarkan Keunggulan Kompetitif Daerah

Oleh: Eko Fendi Baskoro, S.ST

Widyaiswara Pertama BBPP Batu

Abstrak

Salah satu kegiatan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian adalah penyampaian informasi dan teknologi pertanian kepada penggunanya. Iinformasi dan teknologi pertanian tersebut sering kita sebut sebagai pesan penyuluhan atau materi penyuluhan pertanian. Materi penyuluhan pertanian yang akan disampaikan penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha pertanian diharapkan dapat memberikan dampak yang positif kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya didalam memilih materi penyuluhan haruslah benar-benar sesuai dengan kebutuhan sasaran dalam hal ini pelaku utama dan pelaku usaha pertanian. Oleh karena itu maka materi penyuluhan pertanian yang akan disampaikan kepada pelaku utama dan pelaku usaha pertanian tersebut harus diverifikasi terlebih dahulu oleh instansi yang berwenang di bidang penyuluhan pertanian. Verifikasi materi penyuluhan pertanian tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kerugian sosial ekonomi, lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Dengan demikian materi penyuluhan pertanian yang belum diverifikasi dilarang untuk disampaikan kepada pelaku utama dan pelaku usaha pertanian.

Kata Kunci: Komunikasi, Materi Penyuluhan Pertanian, Potensi Pertanian, Daerah

 

 

  1. PENDAHULUAN

Sejak dicetuskannya konsep otonomi daerah di Indonesia, berbagai persoalan yang selama ini tidak muncul ke permukaan menjadi terlihat jelas, antara lain perimbangan keuangan pusat dan daerah, hubungan pemerintahan pusat dan daerah tentang peran dan wewenang, koordinasi antar daerah, dan isu yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu keunggulan kompetitif daerah. Isu keunggulan kompetitif daerah menjadi sangat relevan mengingat kondisi daerah yang tidak sama berpotensi menimbulkan kesenjangan. Untuk itu, jelas sekali bahwa agenda penting yang perlu segera dikerjakan oleh para pimpinan daerah adalah merumuskan keunggulan kompetitif daerah dan menyusun strategi pengembangan daerah dengan mengeksploitasi keunggulan kompetitif tersebut.

Tulisan ini merupakan suatu studi literatur yang menunjukkan bahwa penyebaran informasi atau transparansi adalah sesuatu yang harus dilakukan sesegara mungkin untuk menciptakan suatu keunggulan kompetitif daerah. Dengan demikian, masyarakat dalam hal ini pelaku utama dan pelaku usaha bukan hanya memiliki hak terhadap informasi, melainkan suatu kewajiban pemerintah untuk menciptakan masyarakat pembelajar dengan penyebaran informasi untuk menciptakan keunggulan tadi. Tulisan ini juga mencoba merumuskan beberapa isu untuk membentuk keunggulan kompetitif melalui pembentukan masyarakat pembelajar yang terpusat pada kelompok tani, dan semua itu dimulai dari penyebaran informasi.

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, materi penyuluhan pertanian didefinisikan sebagai bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan

  1. MASYARAKAT PEMBELAJAR DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF

Berbagai literatur yang berkaitan dengan keunggulan kompetitif daerah sudah banyak dipublikasikan. Model yang banyak menjadi rujukan adalah empat diamond yang diformulasikan oleh Porter, (Porter, 1990 dan Porter, 1998). Model empat diamond menggambarkan adanya empat komponen yang saling berkaitan yang membentuk keunggulan kompetitif suatu wilayah. Empat komponen tersebut adalah (1) persaingan, struktur, dan strategi perusahaan (firm strategy, structure, and rivalry), (2) kondisi permintaan pasar (demand condition), (3) kondisi faktor-faktor pendukung (factor conditions), dan (4) industri pendukung yang relevan (related and supporting industries). Keempat faktor tadi selalu dipengaruhi oleh perubahan-perubahan, dan pemerintah memiliki intervensi ke empat komponen tersebut, baik langsung maupun tidak langsung.

Di sisi lain, berbagai studi menunjukkan bagaimana teknologi informasi menjadi salah satu faktor pengubah (change drivers) keempat faktor di atas. Studi oleh Evans dan Wurster (Evans dan Wurster, 1997) menunjukkan terjadinya perubahan yang sangat signifikan pada berbagai model bisnis. Studi oleh Armstrong dan Hagel III (Armstrong dan Hagel III, 1996) menunjukkan bahwa perilaku masyarakat juga berubah dan menuju ke masyarakat informasi (information society), dan akhirnya bisa menuju masyarakat pembelajar. Kedua studi tersebut sangat mempengaruhi perubahan yang terjadi pada keempat diamond tersebut.

Zen (Zen, 1999) mengungkapkan bahwa pembangunan atau pengembangan dalam arti development bukanlah suatu kondisi atau suatu keadaan yang ditentukan oleh apa yang dimiliki oleh masyarakat suatu wilayah. Ini adalah suatu kemampuan yang ditentukan oleh apa yang dapat mereka lakukan dengan apa yang mereka miliki. Pembangunan atau pengembangan itu harus diartikan sebagai keinginan untuk memperoleh perbaikan serta kemampuan untuk merealisasikannya. Lebih lanjut Zen mengungkapkan bahwa pembangunan atau pengembangan itu adalah hasil dari suatu proses belajar, bukan hasil produksi, belajar bagaimana memanfaatkan kemampuan yang dimiliki dan lingkungan sekitarnya untuk memenuhi kehidupannya.

Masyarakat pembelajar pada awalnya dibentuk dari masyarakat informasi. Masyarakat informasi itu sendiri dapat dilihat melalui beberapa perspektif atau sudut pandang (Yuliar, 2001). Perspektif itu adalah (1) teknologis, (2) ekonomis, serta (3) kultural. Pada perspektif teknologis lebih ditekankan aspek perkembangan teknologi untuk pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan penyampaian informasi. Perkembangan teknologi informasi demikian pesat telah masuk ke berbagai sisi kehidupan, mulai dari yang serius seperti pertahanan negara sampai ke dunia hiburan. Perspektif ekonomis memiliki makna sejauh mana dampak ekonomis yang dihasilkan oleh informasi. Setidaknya sekarang dikenal istilah ekonomi informasi (information economy) di mana informasi memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Bahkan pengetahuan yang dibentuk oleh informasi tersebut dianggap sebagai suatu intangible asset yang nilainya bisa juah lebih tinggi jika dibandingkan dengan tangible asset. Perspektif kultural paling mudah untuk diamati. Penyebaran budaya dengan cepat dapat terjadi melalui penyebaran informasi. Suatu perkembangan budaya baru di suatu belahan dunia dapat dengan cepat diikuti di belahan dunia lain dengan kecepatan penyebaran informasi.

Berdasarkan ketiga perspektif di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat informasi didefinisikan sebagai suatu masyarakat yang mampu mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi dengan cepat dan jangkauan yang luas, menempatkan informasi dan pengetahuan sebagai aset yang paling berharga, serta memanfaatkan informasi untuk berbagai keperluan hidupnya. Berdasarkan definisi di atas, maka masyarakat pembelajar didefinisikan sebagai suatu masyarakat informasi yang sanggup mengutilisasi semua informasi yang dimilikinya untuk melakukan berbagai inovasi untuk menciptakan suatu keunggulan.

McRae (McRae, 1994) menunjukkan bahwa salah satu komponen penting, bahkan mungkin terpenting, yang mempengaruhi pertumbuhan sebuah negara adalah kapasitas untuk belajar (the capacity to learn). Setiap negara harus memiliki kemampuan dan kapasitas untuk belajar dari keberhasilan dan kegagalan negara lain. Penelitian McRae menunjukkan bahwa suatu bangsa yang tidak memiliki budaya inovasi tidak akan mungkin sanggup melakukan perubahan, dan tidak akan pernah bertumbuh dengan sukses. Barangkali terjadi sukses-sukses sesaat, tetapi tidak dalam jangka panjang atau berkelanjutan. Budaya inovasi yang tinggi hanya dimiliki oleh suatu komunitas yang memiliki kapasitas belajar yang tinggi.

Salah satu kata kunci keunggulan kompetitif menurut Porter adalah inovasi (Porter 1990 dan Porter 1998). Sejalan dengan itu, Zen (Zen, 1999) juga menunjukkan peran sentral manusia sebagai ujung tombak pengembangan suatu wilayah, di samping sumberdaya alam dan teknologi. Dengan demikian, keunggulan kompetitif bukanlah ditentukan oleh teknologi informasi, melainkan oleh penyebaran dan pemanfaatan informasi itu sendiri, baik dalam tatanan organisasi, maupun masyarakat luas.

Lebih lanjut Zen (Zen, 1990) dengan tegas menyatakan bahwa untuk membangun dan mengembangkan suatu wilayah, dimulai dari memberi informasi dan mencari informasi. Banyak sekali contoh-contoh di mana kegiatan pembangunan yang berjalan sekarang sama sekali tidak efektif, karena tidak dimulai dengan pertanyaan apa yang kita miliki dan akan kita perbuat ? Proses itu tidak dapat berdiri sendiri dan berada dalam lingkungan tertentu, seperti Pemerintah Daerah. Dengan demikian, memberdayakan masyarakat dalam makna membentuk masyarakat pembelajar adalah kewajiban dari Pemerintah Daerah. Semua ini tidak dapat dilakukan jika tidak terjadi penyebaran informasi atau tidak adanya transparansi. Hanya saja, perlu dicatat bahwa proses pemberdayaan dan pembelajaran tersebut juga harus dimulai dari pihak Pemerintah Daerah itu sendiri.

Dalam konsep empat diamond keunggulan kompetitif suatu wilayah, Porter (Porter, 1990 dan Porter 1998) mengungkapkan bahwa keunggulan kompetitif suatu bangsa sudah bergeser dari hal-hal yang sifatnya kasat mata seperti sumber daya alam, ke arah penciptaan dan asimilasi pengetahuan. Dengan perkataan lain, Porter juga mengatakan bahwa keunggulan kompetitif suatu bangsa saat ini sangat ditentukan oleh kapasitas belajarnya. Konsep keunggulan kompetitif Porter mensyaratkan penciptaan dan asimilasi pengetahuan ini sebagai ujung tombak inovasi. Inovasi inilah yang akan memberikan keunggulan kompetitif. Bangsa yang tenggelam dengan kejayaan masa lalu dan sulit berinovasi tidak akan pernah mencapai suatu keunggulan kompetitif. Porter dengan tegas menuliskan bahwa kesejahteraan suatu bangsa harus diciptakan, bukan diwariskan. Ini berarti setiap generasi di suatu bangsa dituntut untuk berinovasi dan memiliki kapasitas belajar yang tinggi.

Berdasarkan argumen dari Porter, McRae, dan Zen, maka terlihat jelas bahwa masyarakat pembelajar adalah kata kunci untuk membentuk suatu keunggulan kompetitif wilayah, baik dalam konteks negara maupun daerah. Sumber daya alam yang melimpah dan teknologi yang tersedia hanya dapat diutilisasikan dengan optimal apabila berada di tangan suatu masyarakat pembelajar dan dapat membentuk suatu keunggulan kompetitif.

  1. TIGA ISU

Berdasarkan berbagai studi literatur sebelumnya, maka terdapat tiga agenda penting yang dapat dilaksanakan untuk membentuk keunggulan kompetitif wilayah atau daerah yang berkaitan dengan penyebaran informasi dan pembentukan masyarakat pembelajar.

Pertama, perubahan paradigma di pihak pemerintah daerah mengenai definisi pembangunan. Perubahan paradigma ini diadopsi dari pemikiran Zen (Zen, 1999). Pemerintah daerah harus menempatkan pembangunan sebagai suatu proses belajar dan bukanlah sebagai suatu hasil produksi. Jika pembangunan didefinisikan sebagai suatu hasil produksi, maka kita akan banyak menemukan gedung-gedung, pasar, dan berbagai infrastruktur lainnya, yang tidak termanfaatkan dengan baik.

Kedua, perubahan paradigma di pihak pemerintah daerah mengenai penyebaran informasi kepada masyarakat. Paradigma ini terkait dengan paradigma sebelumnya. Jika pemerintah daerah menganggap masyarakat adalah pihak yang perlu dibina dan pemerintah daerah adalah sang pembina, maka informasi yang disebarkan kepada masyarakat sifatnya adalah penyuluhan, serta hal-hal lain yang sifatnya pengumuman. Informasi yang diberikan kepada masyarakat disensor ketat dan menutupi semua kekeliruan dan kesalahan. Jarang sekali terdengar pemerintah daerah menyebarkan informasi kepada masyarakat dalam rangka minta pendapat mengenai strategi pembangunan wilayah tersebut.

Macpherson (Macpherson, 2000) menunjukkan bahwa penyebaran informasi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan. Macpherson menjelaskan bahwa semakin terbuka informasi mengenai pemerintahan, semakin kritis masyarakat menyikapi program pemerintahan tersebut. Jika pemerintahan menganggap ini sebagai ancaman, maka sikap yang muncul adalah membatasi informasi kepada masyarakat. Tetapi jika pemerintah menganggap kondisi demikian adalah suatu sparring partner dalam menjalankan roda pemerintahan dan akan membuat aparat pemerintah terus menerus melakukan proses pembelajaran, maka informasi mengenai pemerintahan akan dibuka seluas-luasnya kepada masyarakat.

Jika pemerintah daerah sudah memiliki paradigma bahwa penyebaran informasi mengenai pemerintahan dan pembangunan tersebut kepada masyarakat luas diperlukan untuk menjalankan roda pemerintahan, maka proses pembelajaran antara pemerintah daerah dan masyarakat akan terbentuk dan akhirnya bersama-sama menuju masyarakat pembelajar dan membentuk keunggulan kompetitif.

Ketiga, membangun infrastruktur informasi di masyarakat. Banyak pemerintah daerah sekarang memiliki agenda untuk terjun ke e-government. Ini patut disambut baik, walaupun tetap harus disikapi dengan kritis. Bagaimanakah pemerintah daerah mendefisikan e-government? Apakah hanya sekedar menambah jalur penyebaran informasi melalui teknologi internet? Sementara itu isi informasi tidak berbeda dengan paradigma lama sebelumnya. Jika hal ini terjadi, maka pemanfaatan teknologi internet untuk penyebaran informasi ini tidak akan memberikan nilai tambah yang signifikan.

Apakah yang dimaksud dengan infrastruktur informasi di dalam masyarakat? Taylor (Taylor, 2000) menunjukkan lima ruang lingkup infrastruktur informasi yang harus dibangun dalam menjalankan roda pemerintahan, yaitu (1) infrastruktur informasi di kalangan internal lembaga pemerintahan, sehingga tidak ada lagi informasi yang berbeda untuk hal yang sama di lembaga pemerintahan. (2) Infrastruktur informasi antara lembaga pemerintahan dengan pengguna jasa yang spesifik. Pengguna jasa spesifik ini adalah para investor dalam dan luar negeri, para peneliti, dan sebagainya. (3) Infrastruktur informasi antara lembaga pemerintahan dengan semua warga negara secara umum. (4) Infrastruktur informasi antara lembaga pemerintahan dengan penyedia jasa komunikasi seperti perusahaan telekomunikasi, media massa, penyedia jasa internet, dan sebagainya. (5) Infrastruktur yang mendorong tumbuhnya berbagai inovasi untuk keempat infrastruktur fisik sebelumnya, yaitu peraturan, kebijakan, proses kerja, struktur organisasi, dan sikap. Yang tidak kalah pentingnya pada infrastruktur kelima ini adalah pendidikan. Tanpa pendidikan yang baik, masyarakat juga tidak akan bisa mengutilisasi informasi apapun dengan optimal.

Dengan membangun infrastruktur informasi maka pemerintah daerah telah menyediakan media untuk terjadinya proses pembelajaran di wilayah tersebut. Hal ini akan mendorong terbentuknya masyarakat pembelajar dan akhirnya membangun suatu keunggulan kompetitif.

  1. PENUTUP

Pesan penyuluhan dapat berupa pesan kognitif, afektif, psikomotorik maupun pesan kreatif. Pesan penyuluhan ada yang bersifat anjuran (persuasif), larangan (instruktif), pemberitahuan (informatif) dan hiburan (entertainment). Dalam bahasa teknis penyuluhan, materi penyuluhan seringkali disebut sebagai informasi pertanian (suatu data/bahan yang diperlukan penyuluh, petani-nelayan, dan masyarakat tani). Materi penyuluhan antara lain dapat berbentuk pengalaman misalnya pengalaman petani yang sukses mengembangkan komoditas tertentu, hasil pengujian/hasil penelitian, keterangan pasar atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Pemerintah daerah sebagai pelaksana teknis arah kebijakan dan penentuan program -program strategis yang mendukung program utama pemerintah pusat, dalam bidang pertanian diharapkan adanya sinergi kegiatan. Dalam kegiatan penyuluhan diharapkan materi penyuluhan pertanian bukan hanya bersifat informasi tetapi dapat mmemberikan dampak menjadikan masyarakat (pelaku utama dan pelaku usaha) sebagai kelompok pembelajar. Dalam hal ini disampaikan tiga isu yang diharapkan dapat diperhatikan diantaranya: Kelembagaan Penyuluhan, Sarana dan Prasarana Penyuluhan, Pengembangan SDM sebagai kelompok pembelajar dalam wadah kelompok tani.

  1. DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Jakarta.

Mardikanto, T. 1999. Penyuluhan Pembangunan Pertanian. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Kartasapoetra, A.G. 1988. Teknologi Penyuluhan Pertanian. Bumi Aksara, Jakarta

Samsudin, U. 1987. Dasar-dasar Penyuluhan dan Modernisasi Pertanian. Bina Cipta, Bandung

Yuliar, S. 2001. Memotret Telematika Indonesia Menyongsong Masyarakat Informasi Nusantara, Pustaka Hidayah, Bandung.

000-017   000-080   000-089   000-104   000-105   000-106   070-461   100-101   100-105  , 100-105  , 101   101-400   102-400   1V0-601   1Y0-201   1Z0-051   1Z0-060   1Z0-061   1Z0-144   1z0-434   1Z0-803   1Z0-804   1z0-808   200-101   200-120   200-125  , 200-125  , 200-310   200-355   210-060   210-065   210-260   220-801   220-802   220-901   220-902   2V0-620   2V0-621   2V0-621D   300-070   300-075   300-101   300-115   300-135   3002   300-206   300-208   300-209   300-320   350-001   350-018   350-029   350-030   350-050   350-060   350-080   352-001   400-051   400-101   400-201   500-260   640-692   640-911   640-916   642-732   642-999   700-501   70-177   70-178   70-243   70-246   70-270   70-346   70-347   70-410   70-411   70-412   70-413   70-417   70-461   70-462   70-463   70-480   70-483   70-486   70-487   70-488   70-532   70-533   70-534   70-980   74-678   810-403   9A0-385   9L0-012   9L0-066   ADM-201   AWS-SYSOPS   C_TFIN52_66   c2010-652   c2010-657   CAP   CAS-002   CCA-500   CISM   CISSP   CRISC   EX200   EX300   HP0-S42   ICBB   ICGB   ITILFND   JK0-022   JN0-102   JN0-360   LX0-103   LX0-104   M70-101   MB2-704   MB2-707   MB5-705   MB6-703   N10-006   NS0-157   NSE4   OG0-091   OG0-093   PEGACPBA71V1   PMP   PR000041   SSCP   SY0-401   VCP550   M70-101   LX0-104   EX300   70-411   640-911   CAS-002   350-001   JN0-102   9A0-385   70-462   70-178   CISM   3002   220-902   SSCP   c2010-657   300-206   70-246   AWS-SYSOPS   70-534   640-916   ADM-201   LX0-103   74-678   210-065   300-115   642-732   1Z0-060   352-001   1Z0-061   EX300   HP0-S42   ICBB   ICGB   ITILFND   JK0-022   JN0-102   JN0-360   LX0-103   LX0-104   M70-101   MB2-704   MB2-707   MB5-705   MB6-703   N10-006   NS0-157   NSE4   OG0-091   OG0-093