UPAYA MENGANTISIPASI RAWAN PANGAN

Share This Post:

                                     “UPAYA MENGANTISIPASI RAWAN PANGAN”.

Ancaman “rawan pangan” yang sering terjadi di Kabupaten Sumba Tmur, NTT; kelihatannya tidak mungkin kita tutup-tutupi lagi. Walau kita membenci istilah tersebut, namun suka atau pun tidak, ternyata istilah itu kini mengemukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah sebab pokok nya, mengapa dibalik kisah sukses swasembada beras, kita perlu merenung ulang dan mencermati kembali kondisi dan kualitas swasembada beras yang kita raih.
Hal ini penting kita lakukan, karena andaikan saja banyak daerah yang terlanda rawan pangan seperti halnya yang menimpa Kabupaten Sumba Timur, NTT, maka bisa saja suasana yang demikian bakal “meruntuhkan” proklamasi swasembada beras sebagaimana yang telah diikrarkan Pemerintah. Bila hal ini benar-benar terjadi, tentu nya tidak terlampau berlebihan, sekira nya ada pihak-pihak tertentu yang menyebutnya sebagai “ironi kehidupan” di negeri agraris.
Sebagai bangsa yang maju akan merasa risih terhadap istilah rawan pangan, yang acapkali mengemuka menjadi isu nasional. Diketahui bahwa rawan pangan, bukanlah sebuah keadaan yang didambakan. Rawan pangan, tidak mungkin dipelihara atau bahkan dilestarikan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Bahkan, kalau kita mau jujur, setelah proklamasi swasembada beras, mesti nya kita tidak perlu lagi mendengar adanya sebutan rawan pangan. Pertanyaannya, mengapa di tengah-tengah “kehebatan” para petani menggapai swasembada beras, ternyata terekam pula adanya kehidupan kaum tani yang rawan pangan, gizi buruk, dan lain sebagainya berkonotasi masalah. Lebih mengenaskan lagi adanya berita bahwa lebih dari 50 %, penerima program beras untuk masyarakat miskin (Raskin) adalah mereka yang beratributkan petani dan nelayan.
Bisa diaminkan ketidak-sukaan kita dengan istilah rawan pangan. Lalu bagaimana bila kita tawarkan mengganti dengan kalimat “rawan daya beli”?. Memang, kita sering di buat rancu dengan istilah “rawan pangan” dan “rawan daya beli”. Masalahnya akan semakin kompleks, jika dalam sebuah kehidupan masyarakat ditemukan adanya kondisi rawan pangan sekaligus rawan daya beli. Jawaban klasik yang sering kita dengar cukup beralasan, kondisi alamnya tidak mendukung dan keadaan ekonomi masyarakatnya pun sangat memprihatinkan. Dalam bahasa kemiskinan, masyarakayt tersebut terjebak dalam suasana kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan secara berhimpit.
Sebagai negeri yang sering disebut “negara agraris”, sebetul nya kita patut untuk “malu diri”, kalau sekarang ini masih terdengar ada warga masyarakat yang terkena suasana rawan pangan. Lebih mengenaskan jika keadaan itu terjadi di sebuah masyarakat yang jelas-jelas dikenali sebagai daerah sentra produksi pangan, dengan sstilah “tikus mati di lumbung padi”. Dengan demikian, kondisi ini memaksa kita untuk sejenak mengerutkan dahi dan mencari tahu apa yang tengah terjadi.
Harus nya, setelah kita berani mendeklarasikan menjadi negeri yang mampu berswasembada beras, maka sejak saat itulah kita harus sama-sama berani menutup buku “rawan pangan”. Sebab, kalau saja kita masih menyaksikan ada nya warga bangsa yang didera rawan pangan, maka menjadi serius untuk dijawab, bagaimana nasib nya dengan swasembafa beras yang pernah kita proklamasikan tahun 1984 dan 2008 lalu itu ?
Swasembada beras sendiri inti nya dicirikan oleh kemampuan diri sendiri dalam menghasilkan produksi beras yang terpenuhi dari dalam negeri. Selain itu, beras tersebut dapat terdistribusi secara merata ke berbagai pelosok daerah dan harga nya pun terjangkau oleh masyarakat. Ciri penting lain nya adalah tidak ada nya lagi impor beras, baik yang sifat nya politis atau pun komersil. Malah akan lebih afdol jika mampu dilaksanakan ekspor beras ke negara-negara yang membutuhkan.
Rawan pangan, walaupun lebih pas kita sebut sebagai kondisi rawan daya beli, sebetul nya bukan suasana yang perlu untuk dipelihara, apalagi jika dijadikan “proyek” dalam pembangunan. Rawan pangan adalah musuh pokok pembangunan yang harus kita gempur secara serius. Rawan pangan merupakan aib bagi sebuah bangsa yang sudah dikenali sebagai bangsa yang mampu berswasembada beras.
Untuk semua itulah, penanganan rawan pangan, jangan terkesan ibarat “pemadam kebakaran” atau sekedar “belas kasih”, namun sudah sepatutnya mampu dirancang secara sistemik, holistik dan komprehensif. Kita harus berani memangkas sumber masalahnya, dan tidak sekedar menghilangkan bagian ujungnya saja. Disini tentu sangat dibutuhkan adanya “harmonisasi” diantara para pihak yang terlibat di dalamnya.
Keberadaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, tentunya berani melakukan “terobosan” cerdas dalam memberi solusi atas kondisi rawan pangan yang hampir setiap tahun menghiasi berita media massa. Selain itu, penanganan rawan pangan, juga harus selalu terkait dengan upaya pemberdayaan dan pemartabatan masyarakat. Termasuk semangat untuk melakukan pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat itu sendiri.
Rawan pangan, kini sudah saatnya diselesaikan secara serius dan tidak hanya setengah hati. Kita berharap agar antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, mampu menjalin kerjasama secara lebih nyata dan faktual, bukan hanya sekedar wacana atau tataran kebijakan semata.
Di beberapa negara,  beras  masih dijadikan komoditi politis dan strategis. Nah, karena kaitannya dengan inflasi, maka beras tetap harus menjadi prioritas. Saat ini salah satu faktor penyebab kerentanan beras yaitu adanya anomali iklim, maka produksi beras kita terganggu. Disisi lain jumlah penduduk yang cenderung bertambah setiap tahun, maka konsumsi terus meningkat akan menjadi kendala kita, kini dan ke depan. Pangan memang bukan hanya beras. Sayangnya bagi sebagian warga bangsa, menyatakan kalau beras itu ya pangan juga.
Rawan pangan adalah istilah akademisi alias berpeluang menjadi rawan. Padahal dari sisi kebutuhan karbohidrat rasanya Indonesia nggak akan kekurangan karbohidrat. Pemikiran rawan pangan harusnya lebih jelas lagi yaitu rawan beras. Teori diversifikasi pangan ala orde baru itu salah kaprah. Tidak pernah terjadi selama ini. Malah, konversinya ke gandum. Basicnya soal rasa. Di Mexico, orang makan jagung, tapi kombinasi dengan daging. Jadi konversi pangan terhadap penggunaann lahan dengan sistem diversifikasi menjadi sia-sia
Yang benar adalah luas areal sawah dan teknologi indeks pertanaman harus ditingkatkan. Persentase luasan sawah perkapita harus sama dengan masa masa kolonial. Baru namanya surplus.Makin tinggi GDP makin cenderung ke kualitas hidup yg lebih baik. Jadi bagi Indonesia bukan rawan pangan, tapi akan lebih tepat dengan istilah rawan beras.
Karena ranahnya berbeda. Swasembada pangan hanya berpikir soal pemenuhan kebutuhan beras, sedangkan daya beli berhubungan dengan kemampuan pendapatan. Dalam kerangka perhitungan makro, seringkali kita temukan paradoks ekonomi. Contohnya adalah ketika produksi padi meningkat malah tingkat kesejahteraan petaninya turun. Nah, ini pasti ada yang salah dalam perjalanan pembangunan pertanian/pangan di negeri ini.
Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) I Ketut Kariyasa menjelaskan, kenaikan indeks harga yang diterima petani menunjukkan peningkatan kesejahteraan petani di tanah air.
“Nilai Tukar Petani merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di Indonesia. Semakin tinggi NTP secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan atau daya beli petani,”.  Ketut Kariyasa menambahkan, deflasi yang disebabkan penurunan harga bahan makanan juga menunjukan hasil upaya meningkatkan produksi komoditas pangan. Menurutnya, patut disyukuri bahwa pembangunan pertanian di tanah air terus menunjukan hasilnya.
Berdasarkan data BPS, Nilai Tukar Petani (NTP) per September 2018 naik mencapai 103,17 atau 0,59 persen dibandingkan periode Agustus 2018.per November 102,25 atau 0,22% dibandingkan periode oktober 2018. Ini menunjukkan bahwa daya beli petani relatif tidak stabil. Pada bulan September 2018 terjadi deflasi di perdesaan di Indonesia sebesar 0,22 persen yang disebabkan oleh kelompok bahan makanan cukup besar. Sementara indeks konsumsi rumah tangga lainnya naik.
Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan data surplus Indonesia sebanyak 2,85 juta ton pada tahun ini. Data ini dinilai dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk membatasi impor.
Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi), Sutarto Alimoeso mengatakan, surplus beras sebanyak itu bisa menjaga stabilitas pasokan hingga akhir tahun. “Kuncinya ada pada penyerapan beras petani oleh Bulog di bulan Oktober-Desember 2018. Kalau surplus bisa terserap separuhnya, stok bisa ditahan hingga Maret ketika musim panen, dan tak perlu impor,” tegas Sutarto kepada wartawan, Kamis (25/10/2018).
Selain itu, Bulog juga mengklaim stok beras di gudang Bulog saat ini mencapai 2,6 juta ton, atau di atas ambang aman. Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan jika dengan stok yang ada pemerintah tidak akan menambah impor beras. “Dasar impor itu kalau stok Bulog di bawah 1 juta ton dan harga naik sampai dengan 10 persen,” kata JK beberapa waktu lalu.
Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi produksi beras Indonesia pada tiga bulan terakhir 2018 mencapai 3,94 juta ton. Dengan adanya data ini maka Indonesia secara keseluruhan memiliki potensi produksi beras sebesar 32,42 juta ton hingga akhir tahun. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, produksi beras hingga September sebesar 28,47 juta ton. Angka merupakan angka terbaru dan valid sesuai dengan kajian metode penghitungan metode kerangka sampel area (KSA).
“Produksi beras hingga akhir tahun, perkiraan produksi beras sebesar 32,42 juta ton. Masing masing Oktober hingga Desember sebesar 1,52 juta ton, 1,20 juta ton dan 1,22 juta ton,” ujar dia. Adapun konsumsi beras Indonesia hingga Desember 2018 diperkirakan sekitar 29,57 juta ton. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan produksi beras Januari hingga Desember 2018. “Dengan demikian, surplus produksi beras di Indonesia pada 2018 diperkirakan sebesar 2,85 juta ton,” jelas Suhariyanto.
Metode perhitungan dengan KSA ini dinilai lebih valid karena menggandeng sejumlah badan terkait. Mulai dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan teknologi terkini. Selain itu, perhitungan ini juga melibatkan Kementerian ATR dan Kementerian Pertanian.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan dengan adanya metode terbaru ini, pemerintah memiliki acuan dalam menetapkan kebijakan seperti impor beras. Sehingga ke depan, perdebatan pengadaan impor dapat dihindari. Selanjutnya, prediksi pengukuran akan lebih akurat. Paling tidak pertengkarannya, perdebatannya bisa hilang. Sehingga keputusannya impor/tidak….. tidak terlambat, penjelasan Darmin di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (24/10/2018).
Fakta di lapangan ditemui harga beras sudah mulai naik di Oktober sampai November. Padahal  kementerian Pertanian menyebutkan produksi beras surplus, namun pada kenyataannya menurut Darmin Nasution stok beras di Bulog telah menipis. Menipisnya stock ini ditengarai tidak saja rawan pangan di NTT, tetapi juga akibat kerusakan alam, musibah dibeberapa wilayah Indonesia akibat gempa bumi dan tsunami yaitu di Lombok-NTB, Palu-Sulawesi Tengah, Banten-Jawa Barat, Lampung dan beberapa daerah lainnya. Maka dinyatakan oleh Menko perekonomian bahwa akan terjadi kecenderungan harga beras yang meningkat jika kita tidak melakukan impor beras.
Inilah yang kita hadapi dan perlu diketahui bersama. Indonesia negeri yang kucinta!

(Tri Handajani, Widyaiswara BBPP Batu)

Share This Post: