BBPP-BATU dan Peluang Percepatan Program Nasional Daerah Mandiri Energi (DME) Berbasis Gas-bio

 

Oleh Widyaiswara BBPP-Batu : Teguh Wibowo/Catur Puryanto

A.    Pendahuluan
Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu pada tanggal 19 s.d 25 Mei 2013 mengadakan kerjasama dengan Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) untuk membantu daerah – daerah yang mengalami krisis energi melalui Training Of Trainer (TOT) dan Bimbingan Teknis (BimTek) bagi petugas teknis yang mendampingi dalam pengelolaan Biogas, kegiatan tersebut yang diikuti oleh 30 peserta yang berasal dari 16 Kabupaten yang merupakan katagori daerah tertinggal meliputi:
    Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur
    Kabupaten Bondowoso, Propinsi Jawa Timur
    Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur
    Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan
    Kabupaten Majene, Propinsi Kalimantan Selatan
    Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat
    Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat
    Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat
    Kabupaten Sumbawa Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat
    Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur
    Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur
    Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur
    Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur
    Kabupaten Sumba Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Timur
    Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur
    Kabupaten Manggarai Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur
Seluruh purnawidya diharapkan untuk mengelola instalasi biogas pada daerah-daerah yang kelak dijadikan pengaruh percontohan gasbio sebagai basis desa mandiri energi.

B.    DME berbasis Gas-Bio

Yang dimaksud dengan Desa Mandiri Energi (DME) adalah desa yang masyarakatnya memiliki kemampuan memenuhi lebih dari 60% kebutuhan listrik dan bahan bakar dari energi terbarukan yang dihasilkan melalui pendaya-gunaan potensi sumber daya setempat. Selama ini sumber yang digunakan adalah yang berasal dari nabati dan mikrohidro, sedangkan untuk enrgi yaang berasal dari gas bio masih menjadi kajian.
Perkembangan peternakan di Indonesia selain menghasilkan daging juga menghasilkan kotoran ternak yang mempunyai potensi menjadi sumber energi, bahan pakan ternak dan pupuk organik. Hampir di setiap rumah tangga pedesaan memiliki ternak atau gemar beternak mulai yang berskala kecil sampai skala perusahaan. Limbah ternak itu tidak saja dijadikan pupuk organik secara langsung, namun dapat diolah menjadi biogas. Pada skala yang lebih besar, limbah ternak dapat diproses disamping menjadi biogas juga dapat dijadikan pupuk cair dan pakan ternak. Secara umum seluruh limbah ternak itu bisa dimanfaatkan untuk banyak keperluan atau zero waste. Pemanfaatan limbah ternak sehingga menjadi zero waste tersebut akan mengurangi sebaran gas metana di atmosphere. Tingginya sebaran gas metana di atmosphere ini diduga menjadi salah satu penyebab perubahan iklim yang merugikan.
Pengembangan program unit biogas di Indonesia, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat yang sejalan dengan Undang-undang No.30 Tahun 2007 tentang Energi, khususnya pasal 19 dan pasal 20, di mana penyediaan dan pemanfaatan energi dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai keekonomiannya. Selain itu juga selaras dengan Perpres No 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Inpres No 1 tahun 2006, dengansasaran antara lain untuk menjaga ketahanan energi dalam jangka panjang terutama pada masyarakat di perdesaan. Pengembangan unit biogas yang efektif dan efisien dalam keranga pembangunan Desa Mandiri Energi.

C.    Permasalahan
Pelaksanaan Program pengembangan DME memerlukan koordinasi dengan baik, yang pada lokasi tertentu tidak mudah dilakukan. Oleh karena itu, selain koordinasi sektoral, dukungan Pemerintah Daerah harus riil dan dilakukan sejak awal
Keberhasilan DME selama ini sangat tergantung juga kepada pemilihan/penentuan lokasi dan sumber energy yang akan dikembangkan. Sejauh ini, DME berbasis unit biogas termasuk contoh yang berhasil, karena selain teknologi sudah matang, syarat lokasi juga harus memenuhi persyaratan. Syarat penempatan unit biogas yang sangat spesifik minimal lama beternak dan jumlah ternak. Sehingga penentuan volume akan menentukan starting point kegiatan aplikasi teknologi pengelolaan unit biogas, sekaligus akan menyeleksi penentuan lokasi. Oleh karena itu, persyaratan lokasi harus diperketat, yaitu memenuhi syarat dari segi sumber bahan energy, masyarakatnya memerlukan dan mudah pemanfaatannya.
Pengembangan pola DME berbasis unit biogas tidak selalu harus menggunakan pola bisnis. Hal ini tergantung dari kondisi lokasi dan masyarakat serta sumber energi yang akan dikembangkan. Untuk DME berbasis unit biogas ternak yang difokuskan pada komunitas petani ternak yang masif dengan populasi ternak tinggi, bisa saja dikembangkan pola bisnis untuk memproduksi biogas sebagai sumber energi di daerah sendiri dan sekitarnya maupun untuk memenuhi energi kegiatan produktif lainnya di dalam agroindustri pedesaaan. Sebaliknya dengan populasi ternak yang rendah dan terpencar-pencar, bisa saja dikembangkan pengembangan DME untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun proses budidaya agrokomplek di daerah yangbersangkutan.
Model dan bahan yang digunakan untuk membuat unit biogas di masyarakat sangat beragam dan standardisasi yang dapat dianjurkan belum dilegalkan. Akibatnya pengembangan unit biogas ternak di masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan baik, sehingga kemandirian energi pada tingkat pedesaan masih belum tercapai. Secara teknis unit biogas minimal terdiri dari masukan (in let), tangki pencerna (digester), pengeluaran (out let). Aplikasi dilapangan bahan pembuatan unit biogas nampaknya ditentukan oleh para penentu kebijakan dan petani ternak belum banyak mengetahui tentang UBG. Sehingga dalam membuat dan menentukan keputusan yang dipentingkan hanya produksi biogas, bukan kemudahan dalam pemeliharaan, keawetan UBG terutama tangki pencerna maupun estetika dari bangunan UBG. Bahkan hasil ikutannya masih dibuang seperti biasanya. Selain itu biaya yang digunakan untuk pengadaan UBG sangat mendominasi dalam proses pembuatan. Perhitungan biaya bukannya nilai rupiah persatuan waktu melainkan nilai rupiah persatuan unit.
Permasalahan lain yang banyak dijumpai pada pengembangan unit biogas adalah lemahnya kelembagaan pada tingkat operasional. Umumnya program pemerintah hanya membuat unit biogas, sedangkan yang membuatpun juga dari berbagai macam Dinas yang tidak terkoordinasikan secara jelas di dalam salah satu kebijakan formal yang mendukung, sedangkan kegiatan pelatihan atau semacamnya belum diprogramkan. Hal ini mengakibatkan tidak terjaminnya kontinuitas keberadaan unit biogas.
Sejalan dengan itu jumlah unit biogas di berbagai provinsi nampaknya sudah banyak, namun yang terpakai dan yang tidak digunakan belum ada data yang dapat diinformasikan. Akhirnya jumlah unit biogas yang termanfaatkan sebagai pijakan untuk pengembangan pembangunan unit biogas dimasa akan datang belum ada jawaban yang pasti.

D.    Penutup
Meskipun masih dalam kajian, namun DME berbasis gas bio mempunyai masa depan yang cerah, melalui hasil samping kesatuan, diantaranya:
    Pupuk Organik (cair padat)
    Kecukupan Protrein Hewani
    Kecukupan Pangan Nabati
    Pro Planet
Disamping hasil utamanya berupa gas bio sebagai sumber energi yang baru dan terbarukan.
Semoga bermanfaat…….

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *